pelayanan perizinan terpadu. Kencana, Jakarta. pelayanan perizinan terpadu

Adapun jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang di handle pada sistem ini tertuang dalam lampiran Pergub Kalimantan Timur No. Terdapat dua indicator kebijakan, indicator ketepatan sasaran kebijakan kategori kurang efektif dan pencapaian tujuan kebijakan kategori sangat. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan SelatanJudul. 13 Sedangkan tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum. OSS / Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hasil penelitian yakni Efektivitas Pelayanan Pemberian IMB oleh Dinas PTSP kota Makassar, dinilai baik. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan Penanaman modal, dan Layanan perizinan & non perizinan secara terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkanSIPPADU - Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mencari informasi tentang Perizinan dan Nonperizinan; 2. P2T merupakan Pusat Pelayanan Perijinan Terpadu milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melayani masyarakat Jawa Timur yang mengurus Perijinan. Izin juga berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemilik izin guna melindungi hak dan kewajibannya yang nantinya akan di awasi oleh lembaga yang berwenang. Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis Online Single Submission. Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro; Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung Timur dan Kotamadya. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang perlu ditinjau kembali. Perizinan Pengaduan Dapat memberikan pengaduan melalui layanan yang diberikan disini. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi,. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jaga Sekolah - Jaga Riau. Bagaimana efektivitas sistem pelayanan perizinan terpadu pada perizinan SIUPDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun, segera menerbitkan peraturan menteri sebagai pijakan hukum di daerah. M. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Perumusan kebijakan dan pengelolaan system pengaduan masyarakat; e. b. Peraturan Walikota Semarang. Survey Penilaian Integritas (SPI-KPK) Tahun 2022. Suara positif 1 Suara negatif. SOP Perizinan PDN Online. E. METADATA PERATURAN. TelpDPMPTSP Jombang menyediakan layanan terpadu satu pintu yang mencakup proses perizinan investasi, konsultasi investasi, dan pelayanan informasi terkait investasi di Jombang. D: RIRIS PRASETYO 0811 184 172 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47. KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA BENGKULU Edo Saputra 1) Achmad Aminudin 2 1 ) Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,. Cari Rute Ke Kantor Kami. Isu Strategis; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;. WA : +62812-2222-9560. Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, DPMPTSP Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 6 Pelayanan Indonesia sebagai salah satu elemen keuangan terpadu satu pintu ini merupakan kegiatan negara. b. Teori dan Proses Kebijakan Publik. UPTSA Kota Surabayamemberikan kemudahan dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat Kota Surabaya. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan. Munculnya inovasi ini. 17) Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten dalam faktor pengembangan kapasitas mengenai Kediri secara keseluruhan dapat dikatakan cukup penguatan kapasitas memerlukan waktu dan baik. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. id. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS (Fuji. Pemohon memperoleh informas. Bulan Desember tahun 2016, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah. Membangun sistem pelayanan perizinan terpadu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi. √ pelayanan perizinan kiranya cukup jelas: permit services. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik pada hari kamis tanggal. Perizinan Bersifat Strategis adalah perizinan yang. 6 Pelayanan Indonesia sebagai salah satu elemen keuangan terpadu satu pintu ini merupakan kegiatan negara. II. Konsultasi Perizinan Kesehatan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun Inovasi Pelayanan Perizinan Terpadu Pandeglang. PELAYANAN IZIN. Pendelegasian Kewenangan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, terdiri atas 342 Izin dan Nonizin. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal: f. Baru. (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan perizinan terpadu pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan kendala- kendala yang. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Menyelenggarakan pelayanan. mengatakan sesuai dengan amanah regulasi Cipta Kerja agar dapat. Permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang. Juaini Taofik me-launching pelayanan perizinan berusaha secara mobile/. S. The research method is descriptive qualitative. pelayanan kepada para pemohon perizinan di Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sumber data primer adalah: a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau akan menyelenggarakan Sosi. (1) Prinsip perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan meliputi: a. UU Cipta Kerja adalah terobosan kebijakan untuk menghadirkan perizinan berusaha yang cepat, mudah, efisien, dan pasti. Misi : Meningkatkan nilai investasi melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif; Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan. PENYELENGGARAAN PERIZINAN. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat; b. Pelayanan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; Pelayanan Rekomendasi Untuk Kelengkapan Persyaratan Perizinan Berusaha; SEKRETARIAT. Diana dan Aulina: "Analisis Inovasi Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta" 22 • Model First-Stop, merupakan model pelayanan ini berisi pelayanan informasi yang memandu masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan publik yangPeraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran – Daftar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ini sebagai pedoman yangTatacara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone. Publika, 7(4). 2/11/370/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bagi Pejabat Dibawah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota. Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu adalah hubungan kerja antara Badan dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. pdf. Penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkeputusan kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota pangkalpinang nomor : 07. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ponorogo,. Pelaksanaan 2021 dan Persiapan Rencana 2022 Desa Dampingan. Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( Bpmppt ) Kabupaten Pekalongan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di wilayah DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit. 4. Hadir dengan tampilan dan pengalaman baru. Nama Ijin Ijin Prinsip/ Ijin Lokasi. Oleh karena itu berbagai upaya internal maupun eksternal dilakukan untuk perbaikan pelayanan kepada calon. tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan) Prabumulih, 17 November 2020 Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih A. Hal itu dapat dilakukan dengan penyederhanaan pelayanan perizinan. SKM ONLINE. bahwa untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau diperlukan pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; b. Situs ini menyediakan informasi tentang layanan perizinan, persyaratan, prosedur, biaya, dan status permohonan perizinan. Tipe Dokumen. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PenanamanPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2013. 1. Melaksanakan dan menyusun rencana dan program kerja badan 2. 15. 3(1), 5–9. Bentuk pelayanan perizinan usaha yaitu wujudRuang Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Utama Lantai Dasar Jl. 4: Kuesioner Pelaku Usaha Tahun 2019. SSW merupakan layanan perizinan daring terpadu satu jendela, karena pengurusan izin secaraPelayanan publik merupakan tujuan dari negara hukum dalam meciptakan kesejahteraan negara karena dari pelayanan publik perizinan diselenggarakan. Dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali telah menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut: “Dengan ini kami sanggup. Sampel Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih ditetapkan sebanyak 100Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memfasilitasi dan mempromosikan daerah Kabupaten Bengkalis serta berkomitmen melayani investor dengan cara menyajikan informasi yang akurat tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Cukup datang ke DPMPTSP, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi perizinan, mendapat arahan cara dan prosedur pendaftaran, hingga mengurus izin usaha. Sugiyopranoto Nomo 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon 024 – 3547091, 3547438. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penerangan Jalan Umum DPUPKP Kota Yogyakarta (2018) 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Surabaya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 084 Tahun 2021. N. Jl. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi. Hubungi. 9. Mengingat : 1. OSS dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah masih kurang efektif dengan hasil perhitungan efektivitas sebesar 76,3%. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 37. surabaya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Baru. Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan. perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali, menjelaskan maklumat dan standar pelayanan di kantor BPMP2T dan perbandingannya sesuai UU No. Dinas Tenaga. Peneli- dayagunaan pelayanan publik oleh aparat tian ini bertujuan untuk mengetahui imple- birokrasi dapat dilakukan dengan cara (1) mentasi pelayanan perizinan terpadu pada pengembangan pengukuran standar efisien- Pemerintah Kabupaten Bangka dan kenda- si, (2) perbaikan prosedur dan tata kerja la-kendala yang mempengaruhinya. HENDRY H BATUBARA. Untuk itu, d alam rangka meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif d an efisien, serta dilaksanakan secara terpadu dalam proses permohonan perizinan di bidang moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia mengembangkan aplikasi. 12. 30 dan Jumat :. Survey Penilaian. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu; d. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Perizinan, OSS Budi Utomo Jaya Putra1 Syarief Makhya 2 Maulana Mukhlis 3 2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP,. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Penulis Utama: Angga Ferdinandito: Penulis Tambahan: -NIM / NIP: D0116008: Tahun: 2023: Judul: Transparansi Pelayanan Perizinan Reklame dan Perizinan Persetujuan. KP2T. MyPerizian adalah aplikasi sistem yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumu yang mengakomodasi permohonan dari masyarakat baik Perizinan dan Non Perizinan diluar Sicantik dan OSS secara online. Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Pegawai PTSP dibantu oleh tim Teknis yang berasal dari 12 (Dua Belas) SKPD yang bertugas pada pelayanan perizinan di PTSP. 0324 Asdaf Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Email:. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA. . 672/reformasi-pelayanan-perizinan-pdf-doc. Selamat Datang DPM-PTSP Surabaya. Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. SEJARAH BERDIRI DPMPPTSP PROVSU . Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: a. M NIP. 1. 30, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 30/E. DPMPTSP MELAKUKAN LAYANAN PENDAMPINGAN DALAM URUSAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE (OSS) BUCEK Selasa, 2021-10-12. Dari berbagai macam perizinan yang dilayani oleh Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selaku lembaga yang. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara. . keterangan : *Durasi dihitung sejak dokumen dinyatakan lengkap. Pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan pola satu pintu. (2019). May 31, 2019 · Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) beserta peraturan pelaksanaanya, apakah berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP, diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya) yang telah berjalan selama ini? b. Fungsi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpatu Satu Pintu menurut Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2014 tentang pembetukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu , yaitu: 1. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, silahkan sampaikan permohonan perizinan anda melalui SISTEM OSS-RBA . Inovasi Perizinan Kota Bandung APLIKASI MOBILE PERIZINAN GAMPIL Survei Kepuasan. U. Tugas DPMPTSP melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi,. SIDATU. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menciptakan sebuah inovasi pelayanan perizinan yaitu Sistem Perizinan Dalam Jaringan atau dikenal dengan Si Ida. Pelayanan Perizinan Terpadu Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari permohonan sampai penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Yuk, coba dan rasakan kemudahan mengajukan izin SIUP & TDP melalui JAKEVO. PELAYANAN PERIZINAN SICANTIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TEMANGGUNG. kepada badan perizinan di daerah untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Aug 16, 2023 · Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan. Badan Penanaman Modal danURGENSI DPMPTSP ACEH. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mengingat : 1. 8 Tahun 2021 antara lain:. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1) Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP. Pengaduan. #pemkomedan #ptsp #dpmptsp #penanamanmodal #perzinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan. Yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu. . 14. Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial: Kebijakan PrivasiTentang Kami. Email: [email protected] semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuka layanan perizinan secara online kepada masyarakat, dengan begitu masyarakat dapat lebih mudah dalam mengajukan permohonan perizinan apalagi ditengah pandemi. 25 Sep 2023.